Sistem Selayanan Kesehatan Nasional

 

Sistem pelayanan kesehatan selalu mengalami perubahan sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak perubahan , baik secara global, nasional dan lokal. Untuk itu perlu revisi KONAS ( Kebijakan Obat Nasional ) 1983.Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara mandiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat.

pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta, dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan atau pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai bentuk pelayanan kesehatan berhubungan satu sama lain membentuk suatu jaringan yang saling terkait menjadi suatu kesatuan yang utuh dan terpadu yang disebut Sistem  Pelayanan Kesehatan

      Untuk mencapai tujuan KONAS ditetapkan landasan kebijakan yang merupakan penjabaran dari prinsip dasar SISTEM KESEHATAN NASIONAL ( SKN ).

 

Prinsip dasar SKN adalah :

  1. Perikemanusiaan
  2. Hak asasi manusia
  3. Adil dan merata
  4. Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat
  5. Kemitraan
  6. Pengutamaan dan manfaat
  7. Tata pemerintahan yang baik

Di dalam Sistem Kesehatan Nasional ( SKN ) berisi :

 

  • Landasan Kebijakan ( ada 5 poin );
  • Strategi Untuk mencapai tujuan ( ada 3 poin );
  • Pokokpokok dan Langkah-langkah Kebijakan ( ada 9 poin ) 

 a. Landasan Kebijakan :

  1. Obat harus diperlakukan sebagai sarana pelayanan kesehatan. Aspek teknologi dan ekonomi obat harus diselaraskan dengan aspek social dan kesehatan
  2. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat esensial yang dibutuhkan masyarakat
  3. Pemerintah dan penyedia pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk menjamin agar pasien mendapat pengobatan yang rasional
  4. Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat; sedangkan pelaku usaha dibidang obat bertanggung jawab atas mutu obat
  5. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi obat yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan. Pemerintah memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pengobatan

 

b. Strategi untuk mencapai tujuan

1       Ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial :

  • Sistem pembiayaan obat berkelanjutan, baik sektor publik maupun sektor swasta
  • Rasionalisasi harga obat dan pemanfaatan obat generik
  • Penerapan sistem pengadaan dalam jumlah besar atau pengadaan bersama di sektor publik
  • Pengembangan dan evaluasi terus menerus khususnya model dan bentuk pengelolaan obat sektor publik di daerah terpencil
  • Penyiapan peraturan yang tepat untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat
  • Penerapan standar proses dan standar komodisi obat secara ketat sebagai sarana pembatasan jenis dan jumlah obat yang beredar
  • Memanfaatkan skema dalam : Lisensi Wajib, Pelaksanaan Paten oleh pemerintah dan parallel import

 

2       Jaminan keamanan, khasiat dan mutu obat beredar, serta perlindungan masyarakat dari penggunaan obat yang salah dan penyalahgunaan obat :

  • Penilaian keamanan, khasiat dan mutu melalui proses pendaftaran, binwasda impor, ekspor, produksi, distribusi dan pelayanan obat merupakan suatu kesatuan yang utuh, dilakukan dengan kompetensi tinggi akuntabel secara transparan dan independent
  • Adanya dasar hukum dan penegakan hukum secara konsisten, dengan efek yang tinggi untuk pelanggaran
  • Penyempurnaan ketentuan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan obat
  • Pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan dan penyebaran informasi terpercaya, sehingga terhindar dari penggunaan obat yang tidak memenuhi standar
  • Penyempurnaan dan pengembangan berbagai standar dan pedoman

 

3. Penggunaan obat yang rasional

*  Penerapan DOEN dalam setiap upaya pelayanan kesehatan

*  Pengadaan obat di sarana kesehatan dan skema JPKM ( Jaminan Pemeliharaan Kesehatan  Masyarakat ) mengacu pada DOEN

*  Penerapan pendekatan farmakoekonomi melalui analisis biaya-efektif dengan biaya-manfaat pada seleksi obat yang digunakan di semua tingkat pelayanan kesehatan

*  Penerapan pelayanan kefarmasian yang baik

*  Pemberdayaan masyarakat melalui KIE

 

C . Pokok-pokok & Langkah-langkah Kebijakan

   Pokok-pokok Kebijakan :

1. Pembiayaan obat

2. Ketersediaan dan pemerataan obat

3. Keterjangkauan

4. Seleksi obat esensial

5. Penggunaan obat yang rasional

6. Pengawasan obat

7. Penelitian dan pengembangan

8. Pengembangan SDM

9. Pemantauan dan evaluasi

 

Pembiayaan Obat :

 

             Sasaran :  Masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat memperoleh obat esensial setiap saat memerlukan

           Langkah kebijakan :

  1. Penetapan target biaya obat sektor publik secara nasional
    1. Pengembangan mekanisme pemantauan pembiayaan  sektor obat di daerah
    2. Penyediaan anggaran obat untuk program kesehatan nasional
    3. Penyediaan anggaran pemerintah dalam pengadaan obat buffer stock ( persediaan ) nasional untuk kepentingan penanggulang -an bencana dan memenuhi kekurangan di kabupaten / kota
    4. Penyediaan anggaran obat yang cukup yang di alokasikan dari dana alokasi umum ( DAU ) dan dari sumber yang lain
    5. Penerapan skema JPKM & Sistem jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna
    6. Pembebanan retribusi yang mungkin dikenakan kepada pasien di puskesmas harus dikembalikan sepenuhnya untuk pelayanan kesehatan termasuk untuk penyediaan obat
    7. Penerimaan bantuan obat dari donor untuk menghadapi keadaan darurat, sifatnya hanya sebagai pelengkap

 

Ketersediaan dan Pemerataan  Obat :

 

Sasaran : Obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, terutama obat esensial senantiasa tersedia.

 

Langkah kebijakan :

  1. Pemberian insentif kepada industri obat jadi & bahan baku dalam negeri tanpa menyimpang dari dan dengan memanfaatkan  peluang yang ada dalam perjanjian WTO
  2. Peningkatan ekspor obat untuk mencapai skala produksi yang lebih ekonomis untuk menunjang perkembangan ekonomi nasional
  3. Peningkatan kerjasama regional baik sektor public maupun sektor swasta, dalam rangka perdagangan obat Internasional untuk pengembangan produksi dalam negeri
  4. Pengembagan dan produksi fitofarmaka dari sumber daya alam Indonesia sesuai dengan kcriteria khasiat dan keamanan obat
  5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi distribusi obat melalui regulasi yang tepat untuk ketersediaan , keterjangkauan & pemerataan peredaran obat
  6. Peningkatan pelayanan kefarmasian melalui peningkatan profesionalisme tenaga farmasi sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
  7. Pemberian insentf untuk pelayanan obat di daerah terpencil
  8. Pengembangan ekanisme pemantauan ketersediaan obat esensial & langkah-langkah perbaikan
  9. Ketersediaan obat sektor publik
  10. Penyediaan obat dalam keadaan darurat
  11. Penyediaan obat di daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana  diatur secara khusus oleh pemerintah

Keterjangkauan :

         Sasaran :  Harga obat, terutama obat esensial terjangkau oleh masyarakat  

       Langkah kebijakan :

  1. Peningkatan penerapan konsep obat Esensial & Program Obat Generik
  2. Pelaksanaan evaluasi harga secara periodic dalam rangka mengambil langkah kebijakan mengenai harga obat esensial
  3. Pemanfaatan pendekatan farmakoekonomik di unit pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi
  4. Bila diperlukan menerapkan lisensi wajib sesuai dengan undang-undang yang berlaku
  5. Pengembangan system informasi harga obat
  6. Pengembangan system pengadaan obat sektor publik yang efektif dan efisien
  7. Penghapusan pajak dan bea masuk untuk obat esensial
  8. Pengaturan harga obat esensial untuk menjamin keterjangkauan harga obat

 

Seleksi Obat Esensial :

          Sasaran : Tersedianya DOEN sesuai perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan secara luas.

Suatu sistem playanan kesehatan dikatakan baik, bila struktur dan fungsi pelayanan kesehatan dapat menghasilkan pelayanan kesehatan dengan 13 (tiga belas )  persyaratan, yaitu :
(1) tersedia ( available );
(2) adil / merata ( equity ) ;
(3) tercapai ( accessible );
(4) terjangkau ( affordable );
(5) dapat diterima   ( acceptable );
(6) wajar ( appropriate );
(7) efektif ( effective );
(8) efisien ( efficient );
(9) menyeluruh ( comprehensive );
(10) terpadu ( integrated );
(11) berkelanjutan ( continues );
(12) bermutu ( quality ); serta
(13) berkesinambungan ( sustainable ).

Mutu pelayanan kesehatan akan menjadi lebih baik kalau masing-masing profesi kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien didasarkan pada standar profesi, etika dan norma masing-masing.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s